Aturan Pemasangan Speed Bump Menurut Dishub

Speed bump atau dikenal juga sebagai polisi tidur adalah sebuah penghalang buatan yang dipasang di jalan untuk memaksa pengendara kendaraan untuk melambatkan kecepatan kendaraannya. Tujuan utama dari speed bump adalah untuk meningkatkan keselamatan di jalan, khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan kecelakaan seperti area parkir, jalur pejalan kaki, atau lingkungan permukiman.

Fungsi speed bump adalah untuk memaksa pengemudi kendaraan untuk mengurangi kecepatannya sehingga dapat membantu mencegah kecelakaan di daerah-daerah yang dianggap berbahaya. Selain itu, speed bump juga dapat membantu mengurangi kecepatan kendaraan di area-area yang padat lalu lintas, seperti sekolah atau pusat perbelanjaan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan.

Namun, penggunaan speed bump juga perlu diperhatikan karena jika tidak dibuat dengan benar dan terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa speed bump dibuat dengan ukuran yang tepat dan ditempatkan di tempat yang strategis sehingga dapat memenuhi tujuan keselamatan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Pemasangan speed bump atau polisi tidur harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Berikut ini adalah beberapa aturan pemasangan speed bump menurut Dishub yang umumnya berlaku di Indonesia:

  1. Speed bump hanya boleh dipasang di jalan yang memang memerlukannya, seperti jalan yang sering dilintasi kendaraan dengan kecepatan tinggi dan rawan terjadi kecelakaan.
  2. Pemasangan speed bump harus disertai dengan penandaan yang jelas, seperti rambu lalu lintas dan marka jalan. Penandaan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Dishub.
  3. Ketinggian speed bump harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dishub, yaitu antara 7-10 cm dari permukaan jalan.
  4. Panjang speed bump harus disesuaikan dengan lebar jalan dan jumlah lajur yang ada.
  5. Jarak antara satu speed bump dengan speed bump lainnya harus minimal 30 meter.
  6. Pemasangan speed bump harus memperhatikan aksesibilitas, sehingga tidak mengganggu aksesibilitas kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
  7. Pemasangan speed bump harus memperhatikan keamanan bagi pengguna jalan, sehingga tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan pada kendaraan.
  8. Penggunaan speed bump harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan, sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
  9. Pemasangan speed bump harus melalui kajian teknis dan sosial ekonomi yang matang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Itulah beberapa aturan pemasangan speed bump menurut Dishub yang perlu diperhatikan agar pemasangan speed bump dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Main Menu